Krisis Pendanaan Federal: Pemerintah Amerika Serikat Resmi Shutdown

Washington D.C., Pemerintah Federal Amerika Serikat secara resmi memasuki masa shutdown (penutupan layanan) pada Rabu, 1 Oktober 2025, pukul 12:01 pagi Waktu Bagian Timur (ET), setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan untuk meloloskan Rancangan Undang-Undang Alokasi Pendanaan (Appropriations Bill) sebelum batas waktu fiskal yang jatuh pada tengah malam 30 September.

Penutupan layanan ini merupakan yang pertama sejak periode 2018-2019, yang terpanjang dalam sejarah AS, dan yang ketiga terjadi selama masa kepemimpinan Presiden Donald Trump. Kegagalan mencapai kesepakatan ini memicu penghentian operasional bagi sebagian besar lembaga federal yang dianggap non-esensial, menimbulkan dampak luas, mulai dari terganggunya layanan publik hingga krisis finansial bagi ratusan ribu pegawai federal.

Pangkal Masalah: Kebuntuan Politik dan Anggaran

Penyebab utama dari government shutdown kali ini adalah kebuntuan politik yang mendalam antara Partai Republik, yang menguasai Gedung Putih, dan Partai Demokrat di Kongres, terutama mengenai isu-isu pendanaan kunci.

Meskipun batas waktu pendanaan telah berakhir, legislator di Capitol Hill tetap gagal menyepakati resolusi berkelanjutan (Continuing Resolution/CR) yang bersifat sementara untuk menjaga pemerintah tetap berjalan. Menurut laporan, titik tolak utama perselisihan berpusat pada dua tuntutan utama dari Partai Demokrat, yakni:

1. Perpanjangan Subsidi Asuransi Kesehatan: Partai Demokrat menolak rancangan anggaran Republik yang tidak menyertakan perpanjangan subsidi premi Affordable Care Act (ACA) yang akan berakhir pada akhir Desember 2025.
2. Penolakan Pemotongan Medicaid: Terdapat penolakan keras dari pihak Demokrat terhadap pemotongan dana Medicaid (program kesehatan bagi warga berpenghasilan rendah) yang diusulkan dalam paket anggaran Republik.

Rancangan undang-undang yang diajukan oleh kedua belah pihak di Senat, termasuk upaya menit-menit terakhir, gagal memperoleh dukungan mayoritas 60 suara yang dibutuhkan untuk menghentikan filibuster dan meloloskan anggaran. Akibatnya, Office of Management and Budget (OMB) mengeluarkan arahan kepada semua lembaga federal untuk memulai prosedur penutupan.

Ancaman politik semakin memanas setelah Presiden Trump mengisyaratkan bahwa ia dapat memanfaatkan shutdown ini untuk melakukan PHK besar-besaran (Reduction in Force/RIF) terhadap pegawai federal dan memangkas program-program yang tidak sejalan dengan prioritas administrasinya, sebuah langkah yang dinilai dapat mengubah struktur pemerintahan secara permanen.

Dampak Langsung: Layanan Publik dan Pegawai Federal

Meskipun operasi yang dianggap esensial untuk keselamatan publik dan keamanan nasional—seperti Layanan Pos AS, Transportation Security Administration (TSA) di bandara, kontrol lalu lintas udara, operasi militer di lapangan, serta pembayaran jaminan sosial (Social Security), Medicare, dan Medicaid—tetap berjalan, sebagian besar layanan non-esensial langsung terdampak.

1. Pegawai Federal dan Krisis Finansial

Dampak paling parah dirasakan oleh hampir 900.000 pegawai federal yang diperkirakan akan dirumahkan (furloughed) tanpa dibayar, sementara sekitar 700.000 karyawan esensial lainnya (seperti petugas perbatasan dan agen penegak hukum) akan dipaksa bekerja tanpa menerima gaji untuk sementara waktu.

Meskipun Kongres secara tradisional akan menyetujui pembayaran gaji secara retrospektif setelah shutdown berakhir, ketiadaan gaji secara mendadak ini menimbulkan kesulitan finansial yang parah bagi keluarga pegawai federal, memaksa mereka menunda pembayaran cicilan atau mencari bantuan pinjaman darurat. Kontraktor pemerintah, berbeda dengan pegawai federal langsung, kemungkinan besar tidak akan menerima ganti rugi gaji.

2. Layanan Publik Terganggu

Sejumlah layanan dan fasilitas publik ditutup atau terhenti:

• Taman Nasional dan Museum: Banyak museum federal, termasuk yang berada di bawah Smithsonian Institution, dan beberapa fasilitas di Taman Nasional (seperti pusat pengunjung dan tempat sampah) ditutup. Meskipun area terbuka seperti jalan dan jalur utama mungkin tetap dapat diakses, layanan dan pemeliharaan akan terhenti.
• Data Ekonomi: Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Perdagangan akan menangguhkan perilisan data ekonomi penting, seperti data inflasi atau pengangguran, yang krusial bagi analisis pasar dan pengambilan kebijakan.
• Imigrasi: Meskipun penegakan imigrasi (Immigration and Customs Enforcement/ICE) terus berlanjut karena memiliki dana yang terpisah, layanan non-tahanan di pengadilan imigrasi akan terhenti, berpotensi menunda puluhan ribu kasus. Sistem verifikasi ketenagakerjaan E-Verify juga akan ditutup.
• Kesehatan dan Lingkungan: Sebagian besar aktivitas penelitian di National Institutes of Health (NIH) dan pekerjaan kesehatan masyarakat di Centers for Disease Control and Prevention (CDC) akan terhenti. Inspeksi rutin Food and Drug Administration (FDA) dan aktivitas Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) juga akan dibekukan.

Risiko Ekonomi dan Politik

Di pasar keuangan, kekhawatiran atas shutdown telah menyebabkan Indeks Dolar AS (DXY) melemah dan mendorong harga aset safe haven seperti emas mencapai level tertinggi sepanjang masa. Para analis memperingatkan bahwa jika penutupan ini berlangsung lama, dampaknya akan meluas pada Produk Domestik Bruto (PDB) AS, terutama akibat terhentinya belanja konsumen dari pegawai federal dan terhambatnya proses bisnis yang bergantung pada layanan dan regulasi pemerintah.

Secara politik, shutdown kali ini dipandang sebagai ujian besar bagi kepemimpinan Presiden Trump. Ancaman RIF massal terhadap pegawai federal menunjukkan bahwa administrasi dapat menggunakan shutdown sebagai alat untuk memperkuat kontrol eksekutif dan memaksakan agenda pemotongan anggaran yang drastis.

Tidak adanya tanda-tanda kompromi dari kedua belah pihak di Kongres membuat shutdown 2025 ini berpotensi menjadi salah satu yang paling berlarut-larut dan penuh konsekuensi, dengan jutaan warga Amerika terperangkap di tengah pertarungan politik di Washington.