Program Makan Gratis di Sekolah Hadapi Kritik Pasca Kasus Keracunan Massal
Jakarta, 22 September 2025 — Program Makan Gratis di Sekolah atau Free Nutritious Meals yang dicanangkan pemerintah menghadapi kritik keras setelah terjadinya kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di beberapa daerah. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran serius di tengah masyarakat serta mendorong berbagai pihak untuk meminta agar program senilai Rp 150 triliun tersebut ditinjau ulang atau bahkan dihentikan sementara.
Insiden keracunan yang terjadi pekan lalu menyebabkan banyak anak harus mendapatkan perawatan medis darurat, meskipun sebagian besar sudah diperbolehkan pulang. Kasus ini memicu sorotan publik mengenai standar pengadaan, distribusi, serta pengawasan mutu makanan yang disediakan melalui program tersebut.
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan keprihatinannya dan menegaskan bahwa investigasi menyeluruh sedang dilakukan. “Keselamatan anak-anak adalah prioritas utama. Kami bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan penyebab keracunan dapat diidentifikasi secara cepat, dan langkah perbaikan segera diterapkan. Program ini tidak boleh mengorbankan kesehatan generasi muda kita,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Nadiem Anwar Makarim, menyatakan komitmennya untuk memperketat mekanisme pengawasan. “Program makan gratis di sekolah merupakan inisiatif penting untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun, kasus ini menjadi pelajaran berharga agar sistem pengadaan dan distribusi lebih transparan, akuntabel, dan terjamin kualitasnya. Kami akan memperkuat koordinasi dengan pihak sekolah, pemerintah daerah, serta lembaga pengawas pangan untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan program ini,” ujarnya.
Di sisi lain, sejumlah organisasi masyarakat sipil dan pakar gizi meminta agar program ini dihentikan sementara hingga mekanisme pengawasan diperbaiki secara menyeluruh. Mereka menilai program yang baik sekalipun akan kehilangan legitimasi jika pelaksanaannya menimbulkan risiko kesehatan bagi penerimanya.
Pemerintah menyatakan akan melakukan evaluasi mendalam terhadap rantai distribusi makanan, mulai dari penyediaan bahan baku, proses memasak, hingga penyaluran ke sekolah-sekolah. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk melibatkan lembaga independen dalam melakukan audit kualitas serta mengutamakan pemasok lokal yang telah memenuhi standar keamanan pangan.
Meskipun menghadapi kritik, pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama program ini adalah untuk mengatasi masalah gizi kronis, meningkatkan konsentrasi belajar, serta mendukung tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Ke depan, evaluasi dan perbaikan akan terus dilakukan agar insiden serupa tidak terulang, serta manfaat program tetap dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.