Boikot Trans7: Seruan Publik, Klarifikasi & Tuntutan Bertanggung Jawab
Jakarta, 14 Oktober 2025 — Gerakan Boikot Trans7 mendadak viral setelah masyarakat merespons tajam tayangan program Xpose Uncensored yang dinilai melecehkan tradisi pesantren dan tokoh kiai. Publik menuntut agar Trans7 segera memberikan klarifikasi resmi, permintaan maaf terbuka, dan melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan editorialnya agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa mendatang.
Tayangan yang menuai polemik tersebut memiliki judul episode “Santrinya minum susu aja kudu jongkok, emang gini kehidupan di pondok?”. Kalimat itu dianggap provokatif karena menyinggung simbol-simbol kehidupan pesantren dengan nada merendahkan. Kritik kemudian memuncak setelah potongan tayangan itu tersebar luas di media sosial dan diunggah ulang oleh ribuan pengguna TikTok, X, dan Instagram.
Latar Belakang & Pemicu Gerakan Boikot
Gerakan Boikot Trans7 berawal dari keresahan warganet terhadap konten yang dianggap menistakan lembaga pesantren. Dalam waktu kurang dari 24 jam, tagar #BoikotTrans7 menduduki posisi puncak trending topic X (Twitter) Indonesia. Komunitas santri, alumni pesantren, hingga tokoh agama menyuarakan kekecewaan dan meminta agar Trans7 bertanggung jawab atas tayangan tersebut.
Menurut laporan Republika Online, sejumlah tokoh menilai tayangan itu telah memelintir realitas kehidupan santri. Konten yang disajikan secara sensasional dan tidak proporsional, disebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan.
(Republika.co.id)
Media lain seperti ANTARA News dan JurnalZone.id melaporkan bahwa kemarahan publik tidak hanya berasal dari kalangan santri, tetapi juga masyarakat umum yang menilai Trans7 telah gagal menjaga sensitivitas budaya dan keagamaan. (JurnalZone.id)
Reaksi Lembaga & Tokoh Publik
Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut mengecam tayangan tersebut. Dalam keterangan resminya, MUI menilai konten yang menyinggung pesantren adalah bentuk penghinaan terhadap lembaga yang memiliki kontribusi besar terhadap pendidikan Islam di Indonesia.
“Kami meminta lembaga penyiaran menghormati nilai-nilai keagamaan. Tidak ada ruang bagi konten yang merendahkan simbol keislaman atau institusi pendidikan agama,” ujar Ketua Komisi Dakwah MUI.
(MUI.or.id)
Dukungan terhadap gerakan Boikot Trans7 juga datang dari kalangan legislatif. Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, KH Maman Imanulhaq, menyatakan bahwa tayangan tersebut telah merendahkan martabat kiai dan santri. Ia meminta Trans7 segera melakukan klarifikasi resmi, sekaligus memperbaiki sistem pengawasan konten internalnya.
(FraksiPKB.com)
Tuntutan Publik & Tenggat Waktu
Desakan publik menguat, dengan sejumlah organisasi memberikan waktu 1×24 jam bagi Trans7 untuk memberikan klarifikasi dan permintaan maaf. Beberapa poin tuntutan utama dari masyarakat antara lain:
- Klarifikasi resmi terhadap maksud dan konteks konten yang disiarkan.
- Permintaan maaf terbuka kepada masyarakat, khususnya kalangan pesantren dan tokoh agama.
- Evaluasi kebijakan editorial agar sensitif terhadap isu sosial dan keagamaan.
- Komitmen transparan untuk tidak menayangkan ulang atau mendistribusikan ulang konten tersebut.
Jika tidak diindahkan, sejumlah pihak mengancam akan memperluas boikot dengan cara menghentikan dukungan penonton, menarik kerja sama iklan, serta melaporkan Trans7 ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers untuk evaluasi pelanggaran etik siaran.
Klarifikasi & Permintaan Maaf Trans7
Menanggapi polemik yang semakin besar, Trans7 akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi melalui siaran pers pada 13 Oktober 2025. Dalam pernyataannya, manajemen Trans7 menyampaikan permohonan maaf kepada publik, khususnya kepada pesantren dan masyarakat muslim Indonesia.
“Kami mengakui adanya kelalaian dalam proses penyuntingan dan penayangan konten tersebut. Trans7 berkomitmen memperketat proses editorial agar setiap tayangan sesuai dengan nilai-nilai etika, hukum, dan keberagaman masyarakat Indonesia,” tulis pihak manajemen Trans7. (Tirto.id)
Meski telah meminta maaf, sebagian warganet menilai permintaan maaf itu belum cukup substantif. Mereka menuntut agar Trans7 juga menindak secara internal tim produksi yang terlibat dan memberikan ruang dialog publik sebagai bentuk rekonsiliasi.
Implikasi Bagi Dunia Penyiaran Nasional
Kasus Boikot Trans7 menjadi contoh nyata bahwa di era digital, tanggung jawab media semakin besar. Satu konten yang tidak disaring dengan baik dapat menyebar luas dan menimbulkan dampak reputasional.
Media televisi kini tidak hanya bersaing soal rating, tetapi juga soal kepercayaan publik.
Ahli komunikasi Universitas Indonesia, Dr. Raden Sutanto, menyebutkan bahwa “kasus ini menunjukkan bagaimana masyarakat kini menjadi pengawas media secara langsung. Netizen bukan hanya konsumen, tapi juga pengontrol moral penyiaran.”
Oleh karena itu, lembaga penyiaran diharapkan lebih berhati-hati dalam mengangkat tema-tema sensitif, terutama yang menyangkut agama, budaya, atau kelompok sosial tertentu.
Harapan & Resolusi
Gerakan Boikot Trans7 seharusnya tidak dilihat semata sebagai bentuk kemarahan publik, tetapi juga sebagai panggilan moral bagi seluruh media untuk berbenah. Publik tidak menolak keberadaan media, tetapi menuntut profesionalisme dan empati sosial.
Jika Trans7 menjalankan komitmennya — memberikan klarifikasi, permintaan maaf yang tulus, serta memperkuat sistem editorial — maka gerakan boikot ini bisa menjadi momentum refleksi bersama antara masyarakat dan media.
Media yang sehat adalah media yang mampu mengedukasi publik tanpa menimbulkan perpecahan. Dalam konteks itu, kasus ini diharapkan menjadi titik balik menuju industri penyiaran yang lebih etis dan bertanggung jawab.