Pemerintah dan DPR Sahkan Anggaran 2026 Sebesar Rp 3.842,7 Triliun untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi 5,4%
Jakarta, 23 September 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 sebesar Rp 3.842,7 triliun. Anggaran tersebut ditetapkan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,4 persen. Fokus utama dari kebijakan fiskal tahun mendatang adalah revitalisasi industri nasional, peningkatan alokasi belanja pertahanan, serta penguatan berbagai program sosial demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sidang paripurna DPR yang digelar pada Selasa (23/9), pemerintah menegaskan bahwa arah kebijakan anggaran tahun depan akan difokuskan pada transformasi ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Anggaran belanja negara diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor industri strategis, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta menjaga stabilitas makroekonomi. Selain itu, alokasi belanja pertahanan ditingkatkan guna memastikan keamanan nasional di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani, dalam pernyataannya menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan nasional. “Pengesahan APBN 2026 merupakan komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Dengan target pertumbuhan 5,4 persen, kami berharap kebijakan fiskal ini mampu menghadirkan pembangunan yang inklusif dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, menambahkan bahwa arah kebijakan fiskal tahun depan akan bersifat ekspansif namun tetap menjaga kehati-hatian fiskal. “Alokasi anggaran sebesar Rp 3.842,7 triliun mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat transformasi industri, memperkuat pertahanan, serta melindungi kelompok rentan melalui program sosial. Kami akan memastikan setiap rupiah belanja negara digunakan secara efektif, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.
Dengan pengesahan APBN 2026 ini, pemerintah menargetkan penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan daya saing industri dalam negeri, serta penguatan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh. Program-program strategis yang dijalankan diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, menekan laju inflasi, serta memberikan dukungan yang nyata bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, pemerintah menekankan bahwa kebijakan fiskal 2026 juga disiapkan untuk menghadapi berbagai tantangan eksternal, termasuk ketidakpastian perekonomian global, fluktuasi harga komoditas, serta risiko perubahan iklim. Dengan langkah yang terukur, diharapkan APBN 2026 dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat daya tahan nasional, serta membawa Indonesia menuju pembangunan yang berkelanjutan